Bimtek Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

BPPKPD

Direktur Eksekutif BPPKPD

Mungkin Anda juga menyukai

2 Respon

  1. Sainal berkata:

    Ingin mengetahui tentang tugas dan wewenang PPK

    • BPPKPD berkata:

      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
      Tugas dan wewenang PPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
      Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa:
      Pasal 11
      PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
      spesifikasi teknis Barang/Jasa;
      Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
      rancangan Kontrak.
      menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
      menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
      melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
      mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
      melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
      menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
      melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
      menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
      Pasal 12
      Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
      mengusulkan kepada PA/KPA:
      perubahan paket pekerjaan; dan/atau
      perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
      menetapkan tim pendukung;
      menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
      menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

      Dari pasal 11 dan 12 tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan amatlah besar, tidak hanya terbatas pada tindakan perikatan dengan penyedia, tetapi mulai dari awal PPK sudah terlibat yaitu tahap perencanaan pengadaan, penunjukan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak hingga penyerahan barang kepada PA/KPA. Sehingga dapat dikatakan bahwa PPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yang dilimpahkan oleh PA/KPA kepada PPK, bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa

      dari Instansi mana pak?
      klau u/ lebih jelasx mungkin bisa mengikuti Bimtek atau Diklatx yg diselenggaran oleh BPPKPD. Trims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!