Tema Bimtek Nasional 2020
Tema Bimtek Nasional
No | TEMA BIMTEK & DIKLAT | BACA |
---|---|---|
1 | Peran Humas Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 | Selengkapnya |
2 | PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK | Selengkapnya |
3 | Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
4 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota | Selengkapnya |
5 | Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Sistematis dan Efektif | Selengkapnya |
6 | Manajemen Aparatur sipil Negara (ASN) | Selengkapnya |
7 | Bendahara Pengeluaran APBN | Selengkapnya |
8 | Bendahara Penerimaan | Selengkapnya |
9 | PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal | Selengkapnya |
10 | PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah | Selengkapnya |
11 | Mengupas Tuntas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2019 | Selengkapnya |
12 | Peran Pinjaman Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Daerah | Selengkapnya |
14 | Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD | Selengkapnya |
15 | Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Representasi Rakyat Dengan Mendorong Percepatan Pelayanan Masayarakat Melalui BLUD | Selengkapnya |
16 | Tata cara Mekanisme Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, dan Dana Desa | Selengkapnya |
17 | Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Selengkapnya |
18 | Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUD | Selengkapnya |
19 | Penatausahaan Keuangan BLUD Berbasis Teknologi Sistem Informasi | Selengkapnya |
20 | Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dalam Memberikan Prestasi Bagi Atlit Pada Dinas Pemuda dan Olahraga | Selengkapnya |
21 | Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD | Selengkapnya |
22 | Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
23 | Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana | Selengkapnya |
24 | Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung | Selengkapnya |
25 | Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
26 | Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan | Selengkapnya |
27 | Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
28 | Sinergitas Program Dalam Rangka Mendekatkan Anggota DPRD Dengan Konsekuen (Komunikasi Politik) | Selengkapnya |
29 | Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Selengkapnya |
30 | PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS Dalam Upaya Meningkatkatkan Kinerja Pemda | Selengkapnya |
32 | Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional” | Selengkapnya |
33 | Permendagri No. 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Selengkapnya |
34 | Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan | Selengkapnya |
35 | Peran Pemerintah Daerah, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK | Selengkapnya |
36 | Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2018 | Selengkapnya |
37 | Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi | Selengkapnya |
38 | Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD | Selengkapnya |
39 | Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Selengkapnya |
40 | Permendagri No. 6 Thn 2017 Tentang Bantuan Keuangan Parpol | Selengkapnya |
41 | Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan | Selengkapnya |
42 | Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
43 | Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa | Selengkapnya |
44 | Legal Drafting | Selengkapnya |
45 | Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD | Selengkapnya |
46 | Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDes | Selengkapnya |
47 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses Bagi Anggota DPRD serta Peran Fungsi Sekretariat DPRD | Selengkapnya |
48 | Strategi Manajemen BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah | Selengkapnya |
49 | Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik | Selengkapnya |
50 | Penyusunan Program dan Kegiatan yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan | Selengkapnya |
51 | Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan di Indonesia | Selengkapnya |
52 | Sinkronisasi Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPAS | Selengkapnya |
53 | Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik di Daerah | Selengkapnya |
54 | Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD | Selengkapnya |
55 | Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN di Lingkungan Pemda | Selengkapnya |
56 | Peran PPK – SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Aset Tetap & Pengadaan Barang/Jasa | Selengkapnya |
57 | Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa | Selengkapnya |
58 | PP No. 18 Tahun 2017 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017 | Selengkapnya |
59 | Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan | Selengkapnya |
60 | Membedah Kunci Sukses Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban) | Selengkapnya |
61 | Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD (Penyusunan KUA-PPAS Menuju APBD yang Pro Rakyat) | Selengkapnya |
62 | Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip | Selengkapnya |
63 | Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNS | Selengkapnya |
64 | Bedah Konsep Gender, PUG, PPRG, dan ARG, Kaji Isu Strategis “Three End Plus” | Selengkapnya |
65 | Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas” | Selengkapnya |
66 | Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
67 | Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
68 | Perspektif Konsolidasi Anggaran Daerah Dengan Sektor serta Fungsi dan Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD | Selengkapnya |
69 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Selengkapnya |
70 | Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Indonesia | Selengkapnya |
72 | Peranan PDAM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
73 | Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRD | Selengkapnya |
74 | Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Korelasi Penyajian Laporan Barang Milik Daerah dan LKPD | Selengkapnya |
75 | Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah Dalam Agenda Politik | Selengkapnya |
76 | Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
77 | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah & Metode Penatausahaan BMD | Selengkapnya |
78 | Investasi Konsep Hijau & Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia | Selengkapnya |
79 | Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang (Pertambangan) di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para Pelaksana | Selengkapnya |
80 | Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
82 | Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah | Selengkapnya |
83 | Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | Selengkapnya |
84 | Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD | Selengkapnya |
85 | Strategi Peningkatan PAD dengan Memaksimalkan Potensi Aset Daerah | Selengkapnya |
86 | Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD | Selengkapnya |
87 | Optimalisasi Pengelolaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
88 | Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara | Selengkapnya |
89 | Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Pemda | Selengkapnya |
90 | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Pelaksanaan Strategis Pengarusutamaan Gender | Selengkapnya |
91 | Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum | Selengkapnya |
92 | Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD | Selengkapnya |
93 | Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD | Selengkapnya |
94 | Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | Selengkapnya |
95 | Peranan Bagian Perpustakaan dan Arsip sebagai Perpustakaan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Selengkapnya |
96 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa | Selengkapnya |
97 | Peningkatan Kapasitas, Fungsi dan Kompetensi Perangkat Camat, Lurah dan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
98 | Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | Selengkapnya |
99 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa | Selengkapnya |
100 | Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
101 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Tertib Adminstrasi | Selengkapnya |
102 | Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prinsip Good Governance | Selengkapnya |
103 | Peningkatan Kinerja Setwan Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah, Notulen dan Rapat Dalam Mendukung Agenda DPRD 2018 | Selengkapnya |
104 | Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
105 | Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
106 | Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
107 | Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Selengkapnya |
108 | Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran | Selengkapnya |
109 | Pelatihan Petani Pestisida Nabati Tahun 2018 | Selengkapnya |
110 | Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota | Selengkapnya |
112 | Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD serta Metode Penatausahaan BMD Bagi SKPD | Selengkapnya |
114 | Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan | Selengkapnya |
115 | Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Satuan Pengendali Internal (SPI) BLUD | Selengkapnya |
116 | Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi | Selengkapnya |
117 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan | Selengkapnya |
118 | Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi RKA SKPD | Selengkapnya |
119 | Tata cara Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
120 | Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat serta Tata Cara Penyimpanan Dokumen Persidangan dan Hasil Keputusan Rapat | Selengkapnya |
121 | Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di Daerah | Selengkapnya |
122 | Permendagri No. 21 Tahun 2018 Tentang Penilain BMD di Lingkungan Pemda | Selengkapnya |
123 | Penyamaan Persepsi tentang UU No. 6 Tahun 2014 | Selengkapnya |
124 | Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan | Selengkapnya |
125 | Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes | Selengkapnya |
126 | Manajemen Koperasi | Selengkapnya |
127 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Menangani Masalah dan Konflik Pertanahan | Selengkapnya |
128 | Pemberdayaan Aparat Kelurahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
129 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD | Selengkapnya |
130 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja | Selengkapnya |
131 | Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |
132 | Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
133 | Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Selengkapnya |
134 | Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN | Selengkapnya |
135 | NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah | Selengkapnya |
136 | Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Pepres No.16 Tahun 2018 | Selengkapnya |
137 | Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD | Selengkapnya |
138 | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Selengkapnya |
139 | Membangun Efektivitas Kerja Petugas Data Statistik | Selengkapnya |
140 | Penerapan Dasar – Dasar Manajemen Mutu Rumah Sakit | selengkapnya |
141 | Audit Keperawatan | Selengkapnya |
142 | Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
143 | Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional | Selengkapnya |
144 | Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa | Selengkapnya |
145 | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah | Selengkapnya |
146 | Kebijakan Penanaman Modal | Selengkapnya |
147 | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan | Selengkapnya |
148 | Pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam | Selengkapnya |
149 | Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sampah | Selengkapnya |
150 | Pengembangan Karir dan Pengelolaan Jabatan Fungsional | Selengkapnya |
151 | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Selengkapnya |
152 | Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian | Selengkapnya |
153 | Diskusi Bersama Kepala Desa se Sulsel Tentang Penyamaan Persepsi UU No.6 Tahun 2014 | Selengkapnya |
154 | Perencanaan dan Penganggaran Desa | Selengkapnya |
155 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes | Selengkapnya |
156 | Perencanaan Usaha BUM Desa | Selengkapnya |
157 | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | Selengkapnya |
158 | Aplikasi AKUBUMDES | Selengkapnya |
159 | Penguatan Kebijakan BLUD dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD | Selengkapnya |
160 | Aplikasi SAGUMANISAN (Satu Guru Mahir Penilaian Berbasis Android) | Selengkapnya |
161 | Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) | Selengkapnya |
162 | SISKEUDES | Selengkapnya |
163 | Aplikasi Smart Bumdes | Selengkapnya |
164 | Sistem Pelayanan Administrasi Berbasis Aplikasi (SMART DESA) | Selengkapnya |
165 | Aplikasi Kependudukan Desa Duda Timur Raih Tiga Rekor Muri | Selengkapnya |
166 | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Selengkapnya |
167 | Manajemen Bencana | Selengkapnya |
168 | Sistem Informasi Akuntansi/SIA-BUMDes | Selengkapnya |
169 | Pelatihan Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sispadesa) | Selengkapnya |
Phone : 021 229 816 90
Mobile : 0811 993 778
WhatsApp : 0811993779
Email : bppkpd@yahoo.com / infokom@bppkpd.id