Tema Bimtek Nasional 2018

oleh BPPKPD · Dipublikasikan September 9, 2017 · Di update Juni 26, 2018

Tema Bimtek Nasional

No	TEMA BIMTEK & DIKLAT	BACA
1	Sistem Informasi Akuntansi/SIA-BUMDes	Selengkapnya
2	Pelatihan Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sispadesa)	Selengkapnya
3	Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selengkapnya
4	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota	Selengkapnya
5	Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Sistematis dan Efektif	Selengkapnya
6	Manajemen Aparatur sipil Negara (ASN)	Selengkapnya
7	Bendahara Pengeluaran APBN	Selengkapnya
8	Bendahara Penerimaan	Selengkapnya
9	PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Selengkapnya
10	PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	Selengkapnya
11	Mengupas Tuntas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2019	Selengkapnya
12	Peran Pinjaman Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Selengkapnya
14	Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD	Selengkapnya
15	Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Representasi Rakyat Dengan Mendorong Percepatan Pelayanan Masayarakat Melalui BLUD	Selengkapnya
16	Tata cara Mekanisme Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, dan Dana Desa TA. 2018	Selengkapnya
17	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Selengkapnya
18	Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUD	Selengkapnya
19	Penatausahaan Keuangan BLUD Berbasis Teknologi Sistem Informasi	Selengkapnya
20	Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dalam Memberikan Prestasi Bagi Atlit Pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Selengkapnya
21	Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD	Selengkapnya
22	Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah	Selengkapnya
23	Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Selengkapnya
24	Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	Selengkapnya
25	Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya
26	Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan	Selengkapnya
27	Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Kinerja	Selengkapnya
28	Sinergitas Program Dalam Rangka Mendekatkan Anggota DPRD Dengan Konsekuen (Komunikasi Politik)	Selengkapnya
29	Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Selengkapnya
30	PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkatkan Kinerja Pemda	Selengkapnya
32	Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional”	Selengkapnya
33	Permendagri No. 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Selengkapnya
34	Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Selengkapnya
35	Peran Pemerintah Daerah, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK	Selengkapnya
36	Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2018	Selengkapnya
37	Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi	Selengkapnya
38	Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD	Selengkapnya
39	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Selengkapnya
40	Permendagri No. 6 Thn 2017 Tentang Bantuan Keuangan Parpol	Selengkapnya
41	Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Selengkapnya
42	Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah	Selengkapnya
43	Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Selengkapnya
44	Legal Drafting	Selengkapnya
45	Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	Selengkapnya
46	Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDes	Selengkapnya
47	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses Bagi Anggota DPRD serta Peran Fungsi Sekretariat DPRD	Selengkapnya
48	Strategi Manajemen BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah	Selengkapnya
49	Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik	Selengkapnya
50	Penyusunan Program dan Kegiatan yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan	Selengkapnya
51	Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan di Indonesia	Selengkapnya
52	Sinkronisasi Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPAS	Selengkapnya
53	Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik di Daerah	Selengkapnya
54	Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD	Selengkapnya
55	Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN di Lingkungan Pemda	Selengkapnya
56	Peran PPK – SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Aset Tetap & Pengadaan Barang/Jasa	Selengkapnya
57	Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa	Selengkapnya
58	PP No. 18 Tahun 2017 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017	Selengkapnya
59	Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan	Selengkapnya
60	Membedah Kunci Sukses Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban)	Selengkapnya
61	Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD (Penyusunan KUA-PPAS Menuju APBD yang Pro Rakyat)	Selengkapnya
62	Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip	Selengkapnya
63	Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNS	Selengkapnya
64	Bedah Konsep Gender, PUG, PPRG, dan ARG, Kaji Isu Strategis “Three End Plus”	Selengkapnya
65	Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas”	Selengkapnya
66	Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Selengkapnya
67	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Selengkapnya
68	Perspektif Konsolidasi Anggaran Daerah Dengan Sektor serta Fungsi dan Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD	Selengkapnya
69	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Selengkapnya
70	Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Indonesia	Selengkapnya
72	Peranan PDAM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Selengkapnya
73	Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRD	Selengkapnya
74	Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Korelasi Penyajian Laporan Barang Milik Daerah dan LKPD	Selengkapnya
75	Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah Dalam Agenda Politik	Selengkapnya
76	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Selengkapnya
77	Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah & Metode Penatausahaan BMD	Selengkapnya
78	Investasi Konsep Hijau & Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia	Selengkapnya
79	Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang (Pertambangan) di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para Pelaksana	Selengkapnya
80	Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Daerah	Selengkapnya
82	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah	Selengkapnya
83	Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Selengkapnya
84	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD	Selengkapnya
85	Strategi Peningkatan PAD dengan Memaksimalkan Potensi Aset Daerah	Selengkapnya
86	Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Selengkapnya
87	Optimalisasi Pengelolaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	Selengkapnya
88	Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara	Selengkapnya
89	Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Pemda	Selengkapnya
90	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Pelaksanaan Strategis Pengarusutamaan Gender	Selengkapnya
91	Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum	Selengkapnya
92	Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD	Selengkapnya
93	Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD	Selengkapnya
94	Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Selengkapnya
95	Peranan Bagian Perpustakaan dan Arsip sebagai Perpustakaan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Selengkapnya
96	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Selengkapnya
97	Peningkatan Kapasitas, Fungsi dan Kompetensi Perangkat Camat, Lurah dan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
98	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Selengkapnya
99	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	Selengkapnya
100	Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup	Selengkapnya
101	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Tertib Adminstrasi	Selengkapnya
102	Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prinsip Good Governance	Selengkapnya
103	Peningkatan Kinerja Setwan Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah, Notulen dan Rapat Dalam Mendukung Agenda DPRD 2018	Selengkapnya
104	Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah	Selengkapnya
105	Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Selengkapnya
106	Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
107	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Selengkapnya
108	Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran	Selengkapnya
109	Pelatihan Petani Pestisida Nabati Tahun 2018	Selengkapnya
110	Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota	Selengkapnya
112	Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD serta Metode Penatausahaan BMD Bagi SKPD	Selengkapnya
114	Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Selengkapnya
115	Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Satuan Pengendali Internal (SPI) BLUD	Selengkapnya
116	Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi	Selengkapnya
117	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Selengkapnya
118	Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi RKA SKPD	Selengkapnya
119	Tata cara Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir Instansi Pemerintah	Selengkapnya
120	Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat serta Tata Cara Penyimpanan Dokumen Persidangan dan Hasil Keputusan Rapat	Selengkapnya
121	Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di Daerah	Selengkapnya
122	Permendagri No. 21 Tahun 2018 Tentang Penilain BMD di Lingkungan Pemda	Selengkapnya
123	Penyamaan Persepsi tentang UU No. 6 Tahun 2014	Selengkapnya
124	Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan	Selengkapnya
125	Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes	Selengkapnya
126	Manajemen Koperasi	Selengkapnya
127	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Menangani Masalah dan Konflik Pertanahan	Selengkapnya
128	Pemberdayaan Aparat Kelurahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Selengkapnya
129	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Selengkapnya
130	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja	Selengkapnya
131	Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa	Selengkapnya
132	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa	Selengkapnya
133	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Selengkapnya
134	Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Selengkapnya
135	NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Selengkapnya
136	Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Pepres No.16 Tahun 2018	Selengkapnya
137	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD	Selengkapnya
138	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Selengkapnya
139	Membangun Efektivitas Kerja Petugas Data Statistik	Selengkapnya
140	Penerapan Dasar – Dasar Manajemen Mutu Rumah Sakit	selengkapnya
141	Audit Keperawatan	Selengkapnya
142	Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Selengkapnya
143	Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional	Selengkapnya
144	Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa	Selengkapnya
145	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Selengkapnya
146	Kebijakan Penanaman Modal	Selengkapnya
147	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan	Selengkapnya
148	Pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam	Selengkapnya
149	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sampah	Selengkapnya
150	Pengembangan Karir dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	Selengkapnya
151	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Selengkapnya
152	Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	Selengkapnya