Kategori Bimtek Kepegawaian

Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Audit Kepegawaian, yang dimaksud dengan:

  1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  2. Audit Kepegawaian adalah audit atas implementasi kebijakan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
  3. Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tetap pada satuan instansi pemerintah.
  4. Audit lnvestigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
  5. Audit Review yaitu kegiatan audit berupa tinjauan atas hasil audit yang telah dilakukan karena diperolehnya bukti baru yang perlu diteliti dan dipertimbangkan.
  6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasillprestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya.
  7. Auditi adalah oranglinstansi pemerintah yang diaudit oleh auditor.
  8. Auditor adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor danlatau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah.
  9. Auditor lnvestigasi adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi.
  10. lnstansi Pemerintah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dalam satuan instansi pemerintah
  12. Pembina Audit Kepegawaian adalah pejabat struktural eselon I yang membidangi pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian.
  13. Pengendali Mutu adalah peran yang dimiliki oleh pejabat struktural atau Auditor Kepegawaian dengan tanggung jawab terhadap mutu hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang disandang oleh oleh pejabat struktural eselon II yang membidangi pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian atau pejabat fungsional Auditor Kepegawaian Madya di lnstansi Pusat dan Daerah.
  14. Pengendali Teknis adalah peran yang dimiliki oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional Auditor Kepegawaian dengan tanggung jawab teknis pengawasan dan pengendalian yang disandang oleh pejabat struktural eselon Ill yang membidangi pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian atau pejabat fungsional Auditor Kepegawaian Muda di lnstansi Pusat dan Daerah.
  15. Ketua Tim adalah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan audit di bidang kepegawaian.
error: Content is protected !!