e-PLANNING RPJMD

APLIKASI e-RPJMD

APLIKASI SISTEM MANAJEMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

(integrated Aplication)

A.  Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka pencapaian prioritas nasional diperlukan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam perencanaan jangka menengah, pemerintah daerah harus menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari KDH terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra RKPD, Renstra dan Renja SKPD.

Dalam konteks pembangunan daerah, tahap perencanaan pembangunan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan. Beberapa kelemahan – kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi

  • Adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan dan
  • Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan.

Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output, outcome dan impact. Kemudian sulit melihat keterhubungan dan kesesuaian antara input-output-outcome- impact dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja (indikator dan target kinerja output, outcome dan impact) tidak jelas dan sulit diukur, beberapa penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut:

Tidak ada hierarki yang jelas antara outcome dan output pada level program dan kegiatan di tingkat SKPD sampai urusan;

Outcome dan output semata didasarkan pada pola & mekanisme agregasi, misl. output pada level kegiatan di tingkat eselon IV pasti akan tercatat sebagai output di tingkat SKPD :

  1. Tidak jelas keterhubungan dan kesesuaian antara input, output, dan outcome pada level program maupun kegiatan di tingkat SKPD.
  2. Informasi kinerja pada setiap level (sasaran, program, kegiatan) di tingkat organisasi (SKPD, Eselon III, Eselon IV harus disusun dengan kerangka logika berpikir yang baku yaitu: Input Output-Outcome;
  3. Output/outcome pada level kegiatan/program di tingkat suatu organisasi bisa saja merupakan output/outcome pada level diatasnya di suatu tingkat organisasi;
  4. Hierarki informasi kinerja harus jelas dari level makro sasaran RPJMD sampai dengan level mikro teknis SKPD dan aspek akuntabilitas organisasi di masing-masing tingkatan.

Berbagai upaya dari berbagai elemen dan pihak berusaha untuk memecahkan permasalahan perencanaan diatas, mulai dari penyusunan regulasi sampai pada evaluasi penerapan regulasi. Akan tetapi banyak pula daerah-daerah yang belum memahami sepenuhnya substantif aturan yang dirasa sulit untuk dilaksanakan dikarenakan waktu untuk memahami memakan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang cukup.

Tak lepas dari hal tersebut diatas maka kami telah menelaah aturan dalam mengimplementasikan aturan diatas dengan meluncurkan sistem perencanaan dan evaluasi rencana pembangunan yang disusun secara integratif sehingga keterkaitan alur perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan tetap terjaga konsistensinya

B. Permasalahan

Secara khusus dalam mengimplementasikan regulasi khususnya dalam penyusunan dokumen RPJMD dengan hadirnya aplikasi RPJMD/Renstra yang telah beredar dan beberapa daerah telah menggunakannya, akan tetapi belum menghasilkan dokumen RPJMD yang dipersyaratkan. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan regulasi yang mengatur tahapan maupun dari sisi alur penyusunan dokumen RPJMD, disamping itu dikarenakan terbatasnya jumlah aparatur yang memahami tentang perencanaan. Secara umum dapat disimpulkan terdapat beberapa kelemahan aplikasi RPJMD yang kami temui antara lain:

  1. belum memuat tentang penggabungan pendekatan teknokratis dan politis dalam penyusunan dokumen RPJMD
  2. Form-form inputan yang disajikan belum lengkap dan belum sesuai dengan tata urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan
  3. Belum lengkapi dengan kertas kerja sehingga konten atau isinya belum memenuhi persyaratan baik dari sisi semantik atau makna maupun substantif
  4. Belum dilengkapi dengan alur RPJMD tahun N sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahunan
  5. Belum memenuhi syarat level indikator seperti Indikator daerah, Indikator SKPD, Indikator Outcome dan Output
  6. Belum dilengkapi dengan kegiatan rinci yang mencantumkan lokasi sehingga analisis kebijakan anggaran per wilayah sebagai implementasi RTRW tidak dapat disusun
  7. Belum dilengkapi dengan analisis kebijakan Anggaran berdasarkan Prioritas 1, Prioritas II dan Prioritas III sebagaimana diataur dalam permendagri Nomor 54 Tahun 2010
  8. Belum dilengkapi dengan Mekanisme pengumpulan Data Kinerja sehingga indikator dan target menjadi tidak jelas dan tidak bisa diukur

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan diatas menyebabkan dokumen RPJMD menjadi tidak berkualitas atau asal jadi sehingga dokumen RPJMD tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RKPD

C.  DASAR PENYUSUNAN

Adapun Dasar penyusunan sistem manajemen RPJMD adalah sebagai berikut:

  1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ tanggal 24 agustus tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD
  3. Bappenas, Teknik evaluasi Ex Ante Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

D.  MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

Implemetasi aplikasi e-planning (Modul RPJMD) dimkasudkan membantu tim penyusun dalam menyusun dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

2. Tujuan

Secara umum Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah

  1. Meningkatkan kualitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen Rencana Pemangunan Jangka menengah dan Rencana Strategis daerah yang berkualitas.
  2. Membantu inspektorat dalam melakukan review terhadap dokumen RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Review RPJMD dan Renstra SKPD

3.  Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan diterapkannya aplikasi ini adalah Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD secara tepat waktu dan berkualitas

E.  Gambaran Umum Sistem RPJMD

Aplikasi RPJMD dan Renstra ini disusun dengan menggunakan beberapa aturan yang terkait yang dalam penyusunan dokumen antara lain Bappenas, Permendagri, Permenkeu dan Permenpan sehingga semua bentuk laporan yang dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan format yang diharapkan

Adapun gambaran umum sistem dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi Desain Alur, Implementasi Sistem dan Output Laporan

  1. Desain Alur Program

Adapun desain alur program aplikasi RPJMD menggunakan Bagan Alur Permendagri 54 tahun 2010 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah seperti dalam skema dibawah ini

Gambar 1

Desain Alur Program RPJMD

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dengan alur skema diatas dapat digambarkan secara jelas alur atau tata urutan penyusunan dokumen RPJMD yang dimulai dengan rancanagan awal, rancangan RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD. Dijelaskan pula bahwa tata urutan item penyusunan secara jelas dan terperinci RPJMD berisi perencanaan strategik dan operasionalisasi visi, misi kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan kedalam bentuk operasionalisasi berdasarkan kewenangan jajaran ditingkat Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan Arsitektur dan informasi kinerja perencanaan pembangunan telah diatur berdasarkan level kinerja yang dimulai dari level kinerja PEMDA, kepala SKPD, Eselon III dan Eselon IV seperti dalam skema dibawah ini:

Gambar 2

Arsitektur Kinerja

 

Surat Kemendagri Nomor 50/781/B.1/IJ

Tanggal 24 Agustus Tahun 2016

JADWAL KEGIATAN :

Hari/Tanggal : Disesuaikan

Tempat          : Disesuaikan

Paket Sudah Termasuk :

 

 

 

  1. e-Budgeting.
  2. e-Planning RPJMD.
  3. e-Planning.
  4. e-Musrenbang
  5. e-Monevren
  6. e-Perfomance

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
jadwal bimtek