Bimtek Peran PPK-SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan

Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, di mana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. peran PPK

Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada daerah adalah otoritas keuangan daerah. Dasar hukum pelaksanaannya dalam Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluasluasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pegawai dalam melaksanakan pengadan barang/Jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Kompetensi

Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu :

1. Menjelaskan pengantar umum PBJ Pemerintah
2. Melaksanakan tahapan persiapan PBJ Pemerintah
3. Melaksanakan tahapan pelaksanaan PBJ Pemerintah melalui penyedia
4. Melaksanakan tahapan pelaksanaan PBJ Pemerintah dengan swakelola, pendayagunaan produksi dalam negeri, PBJ dengan PHLN, dan E-Procurement

Phone        : 021 22981690

Fax             : 021 22089164

Mobile       : 0811993778

WhatsApp : 0811993779

Email         : bppkpd@yahoo.com / infokom@bppkpd.com