Bimtek SIAP BMD

Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)

SIAP BMD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan barang, hingga pelaporan barang milik daerah.

Dengan berbasiskan pada teknologi cloud computing, aplikasi mampu memfasilitasi proses kerja dan pengolahan data barang daerah secara nasional, dipergunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah, dengan peran pengguna sistem hingga tingkat SKPD dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Daerah (UPTDD).

“Pengelolaan barang milik daerah menjadi isu yang selalu hangat bagi setiap pemerintah daerah saat audit. Tentunya aplikasi ini menjawab secara perlahan hal tersebut agar penataan barang milik daerah baik dan benar,”

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk memberlakukan akuntansi akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai pada tahun 2015 lalu. Hal ini akan meningkatkan peran penting pengelolaan barang milik daerah, karena secara akrual harus dilakukan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan barang milik daerah.

Salah satu penyebab predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tidak dapat diperoleh Pemerintah Daerah terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangannya karena masalah pencatatan aset.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengguna/pengelola barang milik daerah dalam pengelolaan barang milik daerah melalui SIAP-BMD dan berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur di daerah terkait mampu mengoperasikan dan menyajikan data pengelolaan BMD melalui aplikasi SIAP-BMD.

Materi Bahasan :

1. Korelasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Penyediaan Program Aplikasi
2. Program Prioritas Nasional E-Reporting
3. Pemetaan Permasalahan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Nasional Reformasi Birokrasi Pemerintahan RKP 2019
5. Konsep dan Arsitektur SIAP BMD berbasis Cloud Computing

Narasumber

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan Rp. 4.000.000,-/peserta.

Fasilitas Pelatihan