Tema Bimtek

1Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
2Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
3Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
4Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan
5Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Kinerja
6Sinergitas Program Dalam Rangka Mendekatkan Anggota DPRD Dengan Konsekuen (Komunikasi Politik)
7Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
8PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkatkan Kinerja Pemda
9Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional”
10Permendagri No. 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan
12Peran Pemerintah Daerah, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK
13Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2017
14Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi
15Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD
16PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
17Permendagri No. 6 Thn 2017 Tentang Bantuan Keuangan Parpol
18Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
19Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah
20Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
21Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Tertib Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Legal Drafting)
22Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD
23Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDes
24Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses Bagi Anggota DPRD serta Optimalisasi Peran Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
25Strategi Manajemen BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah
26Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik
27Penyusunan Program dan Kegiatan yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan
28Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan di Indonesia
29Sinkronisasi  Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPAS (Permendagri No. 32 Tahun 2017)
30Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik di Daerah
31Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD
32Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN di Lingkungan Pemda
33Peran PPK – SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Aset Tetap & Pengadaan Barang/Jasa
34Pelatihan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa
35PP No. 18 Tahun 2017 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017
36Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan dalam Mewujudkan Good Governance
37Membedah Kunci Sukses Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban)
38Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD (Penyusunan KUA-PPAS Menuju APBD yang Pro Rakyat)
39Sistem Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Arsip
40Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNS
41Bedah Konsep Gender, PUG, PPRG, dan ARG, Kaji Isu Strategis “Three End Plus”
42Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas”
43Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
44Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
45Perspektif Konsolidasi Anggaran Daerah Dengan Sektor serta Fungsi dan Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD
46Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
47Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Indonesia
48Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
49Peranan PDAM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
50Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRD
51Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Korelasi Penyajian Laporan Barang Milik Daerah dan LKPD
52Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah  Dalam Agenda Politik
53Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
54Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan BMD
55Investasi Konsep Hijau, Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia
56Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang (Pertambangan) di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para Pelaksana
57Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Daerah
58Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah
59Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
60Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD
61Strategi Peningkatan PAD dengan Memaksimalkan Potensi Aset Daerah
62Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
63Optimalisasi Pengelolaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah
64Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara
65Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah
66Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Pelaksanaan Strategis Pengarusutamaan Gender
67Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum
68Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD
69Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD
70Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 serta Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
71Peranan Bagian Perpustakaan dan Arsip sebagai Perpustakaan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
72Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa
73Peningkatan Kapasitas, Fungsi dan Kompetensi Perangkat Desa, Lurah, dan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
74Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
75Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
76Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup
77Pengelolaan Pendaftaran Penduduk Dengan Aplikasi SIAK Versi 4 Dalam Rangka Persiapan Pemilukada 2018
78Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prinsip Good Governance
79Peningkatan Kinerja Setwan Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah, Notulen dan Rapat Dalam Mendukung Agenda DPRD 2017
80Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah
81Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
82Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
83Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
84Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran
85Pelatihan Petani Pestisida Nabati Tahun 2017
86Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
87Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik
89Diklat Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah
90Diklat Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dalam Memberikan Prestasi Bagi Atlit Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Link Terkait :

https://www.bppkpd.com/

http://bappekpeda.com/

https://bimtek.news/

Tinggalkan Balasan