Tema Bimtek

NoTEMA BIMTEK & DIKLATBACA
1Sistem Informasi Akuntansi/SIA-BUMDesSelengkapnya
2Pelatihan Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sispadesa)Selengkapnya
3Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
4Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan KotaSelengkapnya
5Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Sistematis dan EfektifSelengkapnya
6Manajemen Aparatur sipil Negara (ASN)Selengkapnya
7Bendahara Pengeluaran APBNSelengkapnya
8Bendahara PenerimaanSelengkapnya
9PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan MinimalSelengkapnya
10PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik DaerahSelengkapnya
11Mengupas Tuntas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2019Selengkapnya
12Peran Pinjaman Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur DaerahSelengkapnya
14Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUDSelengkapnya
15Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Representasi Rakyat Dengan Mendorong Percepatan Pelayanan Masayarakat Melalui BLUDSelengkapnya
16Tata cara Mekanisme Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, dan Dana Desa TA. 2018Selengkapnya
17Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNSSelengkapnya
18Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUDSelengkapnya
19Penatausahaan Keuangan BLUD Berbasis Teknologi Sistem InformasiSelengkapnya
20Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dalam Memberikan Prestasi Bagi Atlit Pada Dinas Pemuda dan OlahragaSelengkapnya
21Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUDSelengkapnya
22Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah DaerahSelengkapnya
23Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk Keluarga BerencanaSelengkapnya
24Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak LangsungSelengkapnya
25Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
26Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta KeprotokolanSelengkapnya
27Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis KinerjaSelengkapnya
28Sinergitas Program Dalam Rangka Mendekatkan Anggota DPRD Dengan Konsekuen (Komunikasi Politik)Selengkapnya
29Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPDSelengkapnya
30PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkatkan Kinerja PemdaSelengkapnya
32Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional”Selengkapnya
33Permendagri No. tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDSelengkapnya
34Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PengawasanSelengkapnya
35Peran Pemerintah Daerah, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPKSelengkapnya
36Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2018Selengkapnya
37Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan LegislasiSelengkapnya
38Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PADSelengkapnya
39Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalSelengkapnya
40Permendagri No. 6 Thn 2017 Tentang Bantuan Keuangan ParpolSelengkapnya
41Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan PerpajakanSelengkapnya
42Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Bagi Percepatan Pembangunan DaerahSelengkapnya
43Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/JasaSelengkapnya
44Legal DraftingSelengkapnya
45Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Oleh Kepala Daerah Kepada DPRDSelengkapnya
46Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDesSelengkapnya
47Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses Bagi Anggota DPRD serta Peran Fungsi Sekretariat DPRDSelengkapnya
48Strategi Manajemen BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian DaerahSelengkapnya
49Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi PublikSelengkapnya
50Penyusunan Program dan Kegiatan yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat Bidang KesehatanSelengkapnya
51Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan di IndonesiaSelengkapnya
52Sinkronisasi Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPASSelengkapnya
53Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik di DaerahSelengkapnya
54Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBDSelengkapnya
55Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN di Lingkungan PemdaSelengkapnya
56Peran PPK – SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Aset Tetap & Pengadaan Barang/JasaSelengkapnya
57Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi DesaSelengkapnya
58PP No. 18 Tahun 2017 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017Selengkapnya
59Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan TransparanSelengkapnya
60Membedah Kunci Sukses Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban)Selengkapnya
61Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD (Penyusunan KUA-PPAS Menuju APBD yang Pro Rakyat)Selengkapnya
62Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan ArsipSelengkapnya
63Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNSSelengkapnya
64Bedah Konsep Gender, PUG, PPRG, dan ARG, Kaji Isu Strategis “Three End Plus”Selengkapnya
65Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas”Selengkapnya
66Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahSelengkapnya
67Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan PublikSelengkapnya
68Perspektif Konsolidasi Anggaran Daerah Dengan Sektor serta Fungsi dan Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRDSelengkapnya
69Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPDSelengkapnya
70Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di IndonesiaSelengkapnya
72Peranan PDAM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
73Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRDSelengkapnya
74Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Korelasi Penyajian Laporan Barang Milik Daerah dan LKPDSelengkapnya
75Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah Dalam Agenda PolitikSelengkapnya
76Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
77Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah & Metode Penatausahaan BMDSelengkapnya
78Investasi Konsep Hijau & Strategi Pengembangan Pariwisata IndonesiaSelengkapnya
79Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang (Pertambangan) di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para PelaksanaSelengkapnya
80Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan DaerahSelengkapnya
82Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan DaerahSelengkapnya
83Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesaSelengkapnya
84Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPDSelengkapnya
85Strategi Peningkatan PAD dengan Memaksimalkan Potensi Aset DaerahSelengkapnya
86Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPDSelengkapnya
87Optimalisasi Pengelolaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerahs
88Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan BendaharaSelengkapnya
89Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan PemdaSelengkapnya
90Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Pelaksanaan Strategis Pengarusutamaan GenderSelengkapnya
91Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan HukumSelengkapnya
92Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi BLUDSelengkapnya
93Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMDSelengkapnya
94Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 serta Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRDSelengkapnya
95Peranan Bagian Perpustakaan dan Arsip sebagai Perpustakaan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan PublikSelengkapnya
96Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan DesaSelengkapnya
97Peningkatan Kapasitas, Fungsi dan Kompetensi Perangkat Camat, Lurah dan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
98Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi DaerahSelengkapnya
99Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan DesaSelengkapnya
100Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan HidupSelengkapnya
101Pengelolaan Pendaftaran Penduduk Dengan Aplikasi SIAK Versi 4 Dalam Rangka Persiapan Pemilukada 2018Selengkapnya
102Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prinsip Good GovernanceSelengkapnya
103Peningkatan Kinerja Setwan Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah, Notulen dan Rapat Dalam Mendukung Agenda DPRD 2017Selengkapnya
104Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi PemerintahSelengkapnya
105Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
106Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
107Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Selengkapnya
108Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan PenganggaranSelengkapnya
109Pelatihan Petani Pestisida Nabati Tahun 2018Selengkapnya
110Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Prov/Kab/KotaSelengkapnya
112Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD serta Metode Penatausahaan BMD Bagi SKPDSelengkapnya
114Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi dan Pelatihan Pengelolaan KeuanganSelengkapnya
115Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Satuan Pengendali Internal (SPI) BLUDSelengkapnya
116Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP Berbasis Teknologi Sistem InformasiSelengkapnya
117Pengelolaan Sarana dan Prasarana PendidikanSelengkapnya
118Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi RKA SKPDSelengkapnya
119Tata cara Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir Instansi PemerintahSelengkapnya
120Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat serta Tata Cara Penyimpanan Dokumen Persidangan dan Hasil Keputusan RapatSelengkapnya
121Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di DaerahSelengkapnya

Link Terkait :

https://www.bppkpd.com/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!