Tema Bimtek 2022

TEMA BIMTEK NASIONAL

NO TEMA BIMTEK
  BACA
1 Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD 2023   Selengkapnya
2 Manajemen SDM Pengelola BUMDes   Selengkapnya
3 Strategi Meraih Opini WTP dari BPK   Selengkapnya
4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)   Selengkapnya
5 Strategi Mencegah Terjadinya Kecurangan (FRAUD) di Perusahaan   Selengkapnya
6 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah   Selengkapnya
7 Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Koperasi   Selengkapnya
8 Manajemen Aset Rumah Sakit   Selengkapnya
9 Manajemen Pendirian dan Pengelolaan Koperasi Syariah   Selengkapnya
10 Peningkatan Kapasitas Diri Pengurus dan Anggota Tim PKK   Selengkapnya
11 Pembuatan Website Desa   Selengkapnya
12 Aplikasi Profil Desa   Selengkapnya
14 Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD Selengkapnya
15 Perencanaan dan Penganggaran Desa   Selengkapnya
16 PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK   Selengkapnya
17 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes   Selengkapnya
18 Perencanaan Usaha BUM Desa   Selengkapnya
19 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD   Selengkapnya
20 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   Selengkapnya
21 Manajemen Bencana   Selengkapnya
22 Pengembangan Karir dan Pengelolaan Jabatan Fungsional   Selengkapnya
23 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan   Selengkapnya
24 Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik   Selengkapnya
25 Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional   Selengkapnya
26 Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa   Selengkapnya
27 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK   Selengkapnya
28 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)   Selengkapnya
29 NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah   Selengkapnya
30 Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD   Selengkapnya
31 Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Pepres No.16 Tahun 2018   Selengkapnya
32 Permendagri No. 21 Tahun 2018 Tentang Penilain BMD di Lingkungan Pemda   Selengkapnya
33 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian   Selengkapnya
34 Penyamaan Persepsi tentang UU No.6 Tahun 2014   Selengkapnya
35 Akreditasi Puskesmas dan FKTP   Selengkapnya
36 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak   Selengkapnya
37 Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes   Selengkapnya
38 Manajemen Koperasi   Selengkapnya
39 Manajemen Trantib Pemilukada Secara Serentak   Selengkapnya
40 Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa   Selengkapnya
41 Pengadaan Barang/Jasa Bagi BUMN/BUMD dan BLU   Selengkapnya
42 Masalah dan Konflik Pertanahan   Selengkapnya
43 Pemberdayaan Aparatur Kelurahan   Selengkapnya
44 Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Meningkatkan Prestasi Kerja   Selengkapnya
45 Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD   Selengkapnya
46 Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir   Selengkapnya
47 Strategi PPHP Pengadaan Barang/Jasa   Selengkapnya
48 Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di Daerah   Selengkapnya
49 Implementasi PPK BLUD   Selengkapnya
50 Teknis Pengelolaan Aset Desa   Selengkapnya
51 Pelatihan PKK Desa   Selengkapnya
52 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian   Selengkapnya
53 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   Selengkapnya
54 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam   Selengkapnya
55 Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat   Selengkapnya
56 Langkah Awal Menyusun RBA Rumah Sakit Menuju BLUD   Selengkapnya
57 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja   Selengkapnya
58 Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD   Selengkapnya
59 Manajemen ASN   Selengkapnya
60 Bendahara Pengeluaran APBN   Selengkapnya
61 Bendahara Penerimaan   Selengkapnya
62 Audit Keperawatan   Selengkapnya
63 Sistem Manajemen Mutu Rumah Sakit   Selengkapnya
64 Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN   Selengkapnya
65 Bantuan Keuangan Kepada Parpol   Selengkapnya
66 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol   Selengkapnya
67 Badan Usaha Milik Daerah 2022   Selengkapnya
68 Kebijakan Penanaman Modal   Selengkapnya
69 Penyelenggaraan PTSP Daerah   Selengkapnya
70 Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Indonesia Selengkapnya
71 Peran Pinjaman Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan   Selengkapnya
72 Penataan Administrasi Desa   Selengkapnya
73 Proposal Penawaran Pembuatan Website   Selengkapnya
74 Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD   Selengkapnya
75 Pelaporan ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah   Selengkapnya
76 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja   Selengkapnya
77 Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUD   Selengkapnya
78 Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dispora   Selengkapnya
79 Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD   Selengkapnya
80 Implementasi Transaksi Non Tunai   Selengkapnya
81 Penyusunan SOP Disdukcapil dan KB   Selengkapnya
82 Peningkatan Profesional Manajemen Olahraga   Selengkapnya
83 Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer   Selengkapnya
84 Penatausahaan Barang Milik Daerah   Selengkapnya
85 Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan   Selengkapnya
86 Peran Akuntansi dan Audit   Selengkapnya
87 Komunikasi Politik   Selengkapnya
88 Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara   Selengkapnya
89 Manajemen PNS
  Selengkapnya
90 Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual   Selengkapnya
91 Strategi Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD   Selengkapnya
92 Peran Pemda, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini WTP   Selengkapnya
93 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam APBD 2022   Selengkapnya
94 Peran Tenaga Ahli DPRD   Selengkapnya
95 Strategi Pengembangan Pariwisata   Selengkapnya
96 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional   Selengkapnya
97 Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ   Selengkapnya
98 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan   Selengkapnya
99 Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD   Selengkapnya
100 Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa   Selengkapnya
101 Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan Daerah   Selengkapnya
102 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses   Selengkapnya
103 Strategi Manajemen BUMD   Selengkapnya
104 Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik   Selengkapnya
105 Penyusunan Program dan Kegiatan Kesehatan   Selengkapnya
106 Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan   Selengkapnya
107 Sinkronisasi  Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPAS   Selengkapnya
108 Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan   Selengkapnya
109 Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah   Selengkapnya
110 Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN   Selengkapnya
111 Peran PPK-SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan   Selengkapnya
112 Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes   Selengkapnya
114 Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD   Selengkapnya
115 Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan   Selengkapnya
116 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa   Selengkapnya
117 Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD   Selengkapnya
118 Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip   Selengkapnya
119 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan   Selengkapnya
120 Bedah Konsep Gender   Selengkapnya
121 Peningkatan Kapabilitas UMKM   Selengkapnya
122 Anggaran Berbasis Kinerja   Selengkapnya
123 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN   Selengkapnya
124 Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD   Selengkapnya
125 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD   Selengkapnya
126 Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemda   Selengkapnya
127 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa   Selengkapnya
128 Peranan PDAM dalam Meningkatkan PAD   Selengkapnya
129 Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD   Selengkapnya
130 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah   Selengkapnya
131 Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah   Selengkapnya
132 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah   Selengkapnya
133 Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah   Selengkapnya
134 Investasi Konsep Hijau Strategi Pengembangan Pariwisata   Selengkapnya
135 Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pertambangan   Selengkapnya
136 Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi   Selengkapnya
137 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   Selengkapnya
138 Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban APBDesa   Selengkapnya
139 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)   Selengkapnya
140 Strategi Peningkatan PAD Dengan Memaksimalkan Potensi Aset Daerah   Selengkapnya
141 Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD   Selengkapnya
142 Optimalisasi Pengelolaan BUMD   Selengkapnya
143 Sistem Administrasi Keuangan   Selengkapnya
144 Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta LAKIP   Selengkapnya
145 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan   Selengkapnya
146 Peran dan Fungsi Satpol PP   Selengkapnya
147 Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas   Selengkapnya
148 Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD   Selengkapnya
149 Pedoman dan Batasan Gratifikasi   Selengkapnya
150 Peranan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan   Selengkapnya
151 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan   Selengkapnya
152 Peningkatan Kapasitas Perangkat Camat, Lurah dan Desa   Selengkapnya
153 Strategi Peningkatan PAD   Selengkapnya
154 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa   Selengkapnya
155 Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal   Selengkapnya
156 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Selengkapnya
157 Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah   Selengkapnya
158 Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD   Selengkapnya
159 Akip, Lakip, Penyusunan Renstra dan Renja   Selengkapnya
160 Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah   Selengkapnya
161 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)   Selengkapnya
162 Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran   Selengkapnya
163 Pelatihan Petani Pestisida Nabati   Selengkapnya
164 Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD   Selengkapnya
165 Penguatan Peran dan Fungsi DPRD   Selengkapnya
166 Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD   Selengkapnya
167 Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi   Selengkapnya
168 Pembentukan dan Penguatan SPI BLUD   Selengkapnya
169 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2022   Selengkapnya
170 Tata Cara Penyusunan RKBMD Selengkapnya
171 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah   Selengkapnya
172 Wirausaha Muda   Selengkapnya
173 Gaya Kepemimpinan Kepala Desa   Selengkapnya
174 Pelatihan Pengembangan BUMDes | PP 11 2021   Selengkapnya
175 Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa   Selengkapnya
176 Penyusunan RBA BLUD 2023   Selengkapnya

LIHAT TEMA LAINNYA

www.bppkpd.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You cannot copy content of this page