Bimtek Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender

Pendahuluan 

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi dan semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam pembangunan dituntut peran aktif dan strategi yang dapat melibatkan masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya terjadi kesenjangan dalam proses pembangunan selama ini, dimana pelaku pembangunan mayoritas laki-laki dan dipihak lain begitu banyak permasalahan perempuan, anak-anak dan orang tua yang terjadi. Sehingga dikembangkan sebuah strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut yang dikenal dengan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan.

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Materi Bahasan :

1. Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintah

• Analisis Situasi Mengenai Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintah.
• Isu-isu dan Tantangan Utama terhadap Partisipasi / Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Publik.
• Peluang dan Ancaman.
• Kerangka Kebijakan untuk Meningkatkan partisipasi Perempuan di Ranah Publik.

2. Isu-Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah.

3. Sistem dan mekanisme pelaksanaan Strategi pengarusutamaan Gender.

4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang Responsif Gender.

5. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Narasumber

1. Kementerian PPPA Republik Indonesia
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Biaya Pelatihan

Biaya kontribusi pelaksanaan pelatihan Rp. 4.000.000,-/ peserta.

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch dan Dinner)

Jadwal Pelatihan