Bimtek Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD

oleh BPPKPD · Dipublikasikan Agustus 10, 2017 · Di update Januari 17, 2019

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pendahuluan

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan didaerah. Lembaga perwakilan rakyat juga tida kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerahnya. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, membantu penyelenggaraan rapat-rapat dewan , penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dewan. Staf merupakan PNS yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD

Materi Bahasan :

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Berdasarkan PP No.18/2016 Tentang OPD.
Permendagri 104/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Permendagri No.5/2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Biaya Pelatihan

Biaya pelatihan Rp. 4.000.000,-/peserta.

Fasilitas Pelatihan :

Fasilitas yang akan diberikan kepada peserta berupa :

Bahan Ajar Narasumber
Seminar Kits
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break
Tas
Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Jadwal Kegiatan

AUG	SEPT	OCTO	NOV	DEC
-	01 - 04	02 - 05	03 - 06	01 - 04
-	04 - 07	06 - 09	06 - 09	04 - 07
-	08 - 11	09 - 12	10 - 13	08 - 11
-	11 - 14	13 - 16	13 - 16	11 - 14
-	15 - 18	16 - 19	17 - 20	15 - 18
21 - 24	18 - 21	20 - 23	20 - 23	18 - 21
25 - 28	22 - 25	23 - 26	24 - 27	22 - 25
28 - 31	25 - 28	27 - 30	27 - 30	25 - 28
-	29 - 02	30 - 02	-	LIBUR

Lokasi Kegiatan:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali,, Batam, Medan, Padang, Ambon, Manado, Samarinda, Balikpapan, Malang, Lombok, Makassar dan Kota Lainnya

Bimtek Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD

PENGELOLA LEMBAGA BERSERTIFIKAT

PILIH KATEGORI BIMTEK ANDA!

TEMA BIMTEK LAINNYA

NEWS

Yayan Baharidzky