Bimtek Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Sistematis dan Efektif
Pendahuluan
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.
Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokasi dilingkungan Sekretariat DPRD adalah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama yang berkaitan dengan SOP Administrasi Pemerintahan Pelayanan dilingkungan Sekretariat DPRD.
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan meliputi aspek identifikasi kebutuhan, perumusan kebutuhan, penyusunan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi disetiap unit kerja organisasi sesuai dengan tugas dan
fungsinya SOP digunakan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan–kebutuhan yang diperlukan, meliputi Sumber Daya Manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana dan metode pelaksanaan pada setiap tahapan proses kegiatan.
Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang langkah–langkah penyusunan SOP disetiap unit kerja organisasi diperlukan pedoman penyusunan SOP dilingkungan Sekretariat DPRD.
Materi Bahasan :
Kebijakan dan Urgensi SOP.
1. Desain SOP.
- Mengenal Format SOP.
- Analisa kebutuhan SOP
- Identitas SOP.
- Prosedur dan Flowcart.
- Pendokumentasian.
- Strategi Implementasi dan Monev SOP.
- Praktek Identifiasi Kebutuhan SOP.
Narasumber
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- LAN RI
Biaya Pelatihan
Biaya pelaksanaan pelatihan disesuaikan
Fasilitas Pelatihan:
- Bahan Ajar Narasumber
- Seminar Kit (Tas,Polo Tshirt dan Alat Tulis)
- Sertifikat Pelatihan
- Akomodasi Hotel 4 hari 3 malam
Jadwal Kegiatan
JULI | AUGUS | SEPT | OCT | NOV | DEC |
- | 01 - 04 | 02 - 05 | 03 - 06 | 04 - 07 | 02 - 05 |
- | 05 - 08 | 05 - 08 | 07 - 10 | 07 - 10 | 05 - 08 |
- | 08 - 11 | 09 - 12 | 10 - 13 | 11 - 14 | 09 - 12 |
- | 12 - 15 | 12 - 15 | 14 - 17 | 14 - 17 | 12 - 15 |
- | LIBUR | 16 - 19 | 17 - 20 | 18 - 21 | 16 - 19 |
- | 19 - 22 | 19 - 22 | 21 - 24 | 21 - 24 | 19 - 22 |
22 - 25 | 22 - 25 | 23 - 26 | 24 - 27 | 25 - 28 | 23 - 26 |
25 - 28 | 26 - 29 | 26 - 29 | 28 - 31 | 28 - 01 | 26 - 29 |
29 - 01 | 29 - 01 | 30 - 03 | 31 - 03 | - | Libur |