Bimtek Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan

Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan dalam Mewujudkan Good Governance

Pendahuluan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka pemerintah Indonesia melakukan langkah – langkah perbaikan dalam manajemen keuangan negara sebagai satu kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Nation and State Bulding.

Dimana semasa pemerintahan orde baru manajemen keuangan negara belum berjalan dengan baik dalam pengelolaannya, sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sampai orde reformasi belum kelihatan dampak hasil dari manajemen.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performance-based budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik.

Baca : Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional”

Dengan menerapkan SIPKD diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap kesulitan operasional pengelolaan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang disebabkan diantaranya oleh keterbatasan SDM yang berlatar belakang akuntansi. Dengan SIPKD, pelaksanaan transaksi keuangan daerah, mulai pengklasifikasian, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan dapat secara mudah dilakukan.

Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dana bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga : Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya menyeluruh memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna. Namun, terlihat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, tentu merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks ini, implementasi standar akuntansi pemerintah sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusianya. Pada era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menjadi isu sentral yang menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Materi Bahasan :

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (Implementasi Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban).
2. Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD.
3. Tantangan dan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Solusinya.
4. Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Mempertahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan pelatihan ini berkisar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/peserta. Biaya tidak sama untuk satu daerah dengan daerah lainnya, karena ditentukan berdasarkan beberapa hal antara lain jumlah peserta; transportasi ke lokasi; akomodasi hotel; catering; ruangan dsb. Untuk itu biaya pelaksanaan akan diatur kemudian bila terjadi kesepakatan bersama.

Fasilitas Pelatihan :

Fasilitas yang akan diberikan kepada peserta berupa :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Pedoman Peserta Pelatihan
3. Flash Disk Softcopy bahan ajar
4. Seminar Kits
5. Sertifikat Pelatihan
6. Coffee Break
7. Tas
8. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Narasumber

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Jadwal Pelatihan

Jadwal Kegiatan 2018

Informasi

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami di:

NB :

1. Materi Bahasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing daerah (Request).
2. Tema, Jadwal kegiatan serta lokasi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Kegiatan dapat dilaksanakan di daerah masing – masing atau di daerah lainnya
4. Dapat Request Narasumber.