Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada jaman ini telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak hanya di perkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur menimbulkan kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Adanya kesenjangan masyarakat menjadi tugas Negara untuk memberikan fasilitas, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang setara.

Sesuai dengan amanat Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, Pemerintah Daerah diwajibkan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Tuntutan kemajuan jaman dan kebutuhan pemerintahan yang transparan menjadi salah satu dasar pentingnya egovernment.

Teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta aktivitas terkait pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan akan teknologi informasi bagi sebuah Instansi Pemerintahan sangat diperlukan guna menunjang sistem kerja yang ada sehingga pelayanan publik bisa efektif dan efisien. Dengan demikian penerapan teknologi informasi pada sistem kerja Instansi Pemerintahan merupakan solusi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik menuju terwujudnya good governance.

Kemajuan teknologi informasi saat ini, selain digunakan untuk proses administrasi sehari-hari, juga membantu dalam proses pengambilan keputusan beberapa kegiatan memiliki ketergantungan tinggi pada teknologi informasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan peran teknologi informasi bagi instansi pemerintahan.

Namun pada penerapan/implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, hasil yang optimal akan tercapai apabila adanya perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang baik.

Agar pengembangan TIK dapat dilakukan secara maksimal, maka Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatkan kemampuan SDM Pemerintah daerah untuk penggunaan sistem dan penguasaan sistem keamanan TIK. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap update berbagai informasi dan pelayanan publik yang ada di website sehingga kemampuan mengadopsi TIK adalah jaminan untuk dapat terlaksananya tugas dengan baik.

SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-government, baik pengelola maupun penggunanya. SDM yang terampil dan berkompeten dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mencapai keberhasilan kegiatan, selain itu dibutuhkan dalam penentuan keputusan yang tepat.

Keberhasilan dalam investasi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik maka akan menghambat keberhasilan pencapaian tujuan e-government. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sangat menentukan serta penataan SDM yang memiliki kompetensi khusus bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

TUJUAN

Untuk meningkatkan pemahaman bagi para pengelola jaringan internet masing-masing OPD terkait dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK

MATERI BAHASAN :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pelayanan berbasis e- government
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan nilai tambah pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat berbasis informasi
4. Kebijakan dan strategi pengembangan e-government.
5. Materi Bahasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah (Request)

NARASUMBER :

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan
2. Disesuaikan (Request)

BIAYA BIMBINGAN TEKNIS

Biaya kontribusi bimbingan teknis Disesuaikan

FASILITAS :

1. Hardcopy/ Softcopy materi
2. Training Kit
3. Dokumentasi
4. Sertifikat
5. Tas
6. Penginapan 5 hari 4 malam (Breakfast, Lunch, Dinner dan coffee break)

 WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN 

Jadwal dan lokasi kegiatan dapat di Request sesuai kebutuhan daerah masing-masing