Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Desa

Perencanaan dan Penganggaran Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah “….kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Sedangkan Kewenangan desa berdasarkan pemberi penugasan adalah:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

Yang dimaksud Penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penugasan dari Pemerintah Pusat diikuti dengan pemberian dana desa dari APBN. Penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi diikuti dengan pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota diikuti dengan pemberian alokasi dana desa dari APBD Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober  tahun berjalan.

Materi Bahasan :

1. RPJMDesa
2. RKPDesa
3. APBDesa
4. Penyusunan Peraturan Des

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan pelatihan ini Rp. 4.500.000,-/peserta, sudah termasuk akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam

Fasilitas Pelatihan :

Sertifikat, Modul (Hard/Soft Copy), Seminar Kit (blocknote+Ballpoint), Tas Ransel, Breakfast, Lunch & Dinner, Coffe Break, Foto Bersama Seluruh Peserta

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jadwal Kegiatan 2018

13 - 16	Jakarta / Kota Lainnya
17 - 20	Jakarta / Kota Lainnya
20 - 23	Jakarta / Kota Lainnya
24 - 27	Jakarta / Kota Lainnya
27 - 30	Jakarta / Kota Lainnya

Lokasi Kegiatan :

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Kendari dll

Informasi

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami di: