Bimtek Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik

Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Permendagri 3/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. Peran Penting PPID

Tujuan dan Harapan :

1. Untuk memberikan pemahaman terkait dengan informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan serta PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)
2. Untuk menyamakan persepsi tentang tugas dan peran PPID BPPT dalam melaksanakan Pelayanan informasi publik agar sesuai dengan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Diharapkan kedepannya PPID Pemerintah Daerah  lebih memahami tata cara mengelola informasi dengan baik sehingga petugas yang ditunjuk menjadi PPID baik dipusat maupun di unit kerja akan lebih siap menghadapi pemohon informasi public

Materi Bahasan :

1. Implementasi UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Keterbukaan Informasi.
3. Permendagri 3/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Social Media dan Keterbukaan Informasi Publik.

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Republik Indonesia

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan Rp.4.000.000,-/peserta

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Jadwal Pelatihan

Informasi