Bimtek Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD

Persiapan Penerapan BLUD untuk Puskesmas dan RSUD

Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Permendagri 61/2007 ps 1 (1)).

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. (Permendagri 61/2007 ps 1 (2)).

Bagi Puskesmas atau Unit Kerja SKPD lain, yang ingin menerapkan PPK-BLUD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. Syarat Subtantif

• Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
• Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
• Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

     2. Syarat Teknis

• Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
• Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU .

      3 Syarat Administratif

Apabila SKPD atau Unit Kerja membuat menyampaikan dokumen yang meliputi:

Setelah semua dokumen siap maka Kepala Dinas Kesehatan akan mengirimkan Surat ke Sekretaris Daerah untuk meminta penilaian menjadi BLUD. SEKDA akan membentuk Tim Penilai dan akan menilai kesiapan, baik dari sisi dokumen maupun dari sisi pengetahuan dan kemampuan SDM.

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa masih banyak Unit Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami kebingungan dalam mempersiapkan diri memenuh persyaratan administratif BLUD. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka Puskesmas perlu menunjuk tiga orang pengelola BLUD yaitu sebagai Pemimpin BLUD, Pengelola Keuangan BLUD dan Pengelola Teknis BLUD. Agar ketiga orang tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka perlu dilatih.

Materi Bahasan :

Kami telah menyiapkan materi/kurikulum Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas selama 2 (dua) Hari yang terdiri dari sebagai berikut :

1. 1. Dasar Ketentuan dan Tujuan Penerapan BLUD
   2. Mekanisme Penilaian Syarat Administratif BLUD Sesuai Permendagri 61/2007 dan SE Mendagri No 900/2759/SJ
   3. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal
   4. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola
   5. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis dan hubungan dengan Standar Pelayanan Minimal
   6. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pokok
   7. Simulasi Penilaian Dokumen Persyaratan Administratif BLUD

1. Sekretaris Daerah
2. Pejabat dan staf PPKD
3. Pejabat dan staf Dinas Kesehatan
4. Pejabat dan staf Inspektorat Daerah
5. Pejabat dan staf Bappeda
6. Kepala Puskesmas atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan pelatihan ini berkisar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/peserta. Biaya tidak sama untuk satu daerah dengan daerah lainnya, karena ditentukan berdasarkan beberapa hal antara lain jumlah peserta; transportasi ke lokasi; akomodasi hotel; catering; ruangan dsb. Untuk itu biaya pelaksanaan akan diatur kemudian bila terjadi kesepakatan bersama.

Fasilitas Pelatihan :

Sertifikat, Modul (Hard/Soft Copy), Seminar Kit (blocknote+Ballpoint), Tas Ransel, Breakfast, Lunch & Dinner, Coffe Break, Foto Bersama Seluruh Peserta, Penginapan 4 hari 3 malam di hotel berbintang.

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementeria Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal Kegiatan 2018

Lokasi Kegiatan :

Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Batam, Bali, Lombok, Medan, Makassar dll

Informasi

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami di: