Bimtek Peran Akuntansi dan Audit dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance)

Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Kinerja

Latar Belakang

Transformasi paradigmatik pengelolaan keuangan Negara didorong oleh aspek-aspek filosofis yang melandasinya seperti aspirasi, desentralisasi, partisipasi, keadilan, demokratisasi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta nilai uang (value for money). Kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik harus lebih diorientasikan pada pemenuhan aspirasi masyarakat dari pada aspirasi pemerintahan atasan.

Perlu ditanamkan kesadaran kepada pejabat dan aparatur pemerintah bahwa dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah dana publik yang pengelolaannya mendasarkan pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta akuntabel. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan.

Isu good governance merupakan salah satu kunci bangkitnya Indonesia dari keterpurukan. Implementasinya harus menyeluruh baik di sektor publik maupun sektor privat. Penyakit korupsi yang kronis di Indonesia juga disebabkan, adanya misgovernance. Dengan demikian, penegakan good governance menjadi mutlak diperlukan. Di antaranya melalui reformasi governance atau tata kelola sektor publik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menigkatkan kinerja dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Reformasi tatakelola keuangan pemerintah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya, akan tetapi mencakup reformasi akuntansi sektor publik yang merupakan sesuatu sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Reformasi tatakelola keuangan mempunyai pengertian yaitu pengelolaan sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini terkait dengan adanya isu tentang good governance yang merupakan salah satu kunci bangkitnya Indonesia dari keterpurukan. Adapun implementasinya harus menyeluruh baik di sektor publik maupun sektor privat. Banyaknya fraud/kecurangan yang terjadi harus segera dicari solusi yang terbaik sehingga cita-cita rakyat Indonesia untuk bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai. Cara yang dapat ditempuh yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Akan tetapi cara tersebut belum dapat memaksimalkan hasil sehingga diperlukan dengan cara membangun akhlak masyarakat. Bagaimanapun baiknya manajemen melakukan sistem pengendalian dalam penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, namun apabila fondasi sumber daya manusianya sebagai pelaksana dari sistem itu tidak memiliki integritas, nilai etika, moral, dan akhlak, maka pengendalian intern tidak akan berfungsi dengan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi.

Materi Bahasan:

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)
2. Peran Akuntan dalam Penerapan Good Governance
3. Peran BPK dalam Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
4. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah

Narasumber:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Biaya Bimbingan Teknis

Biaya pelaksanaan Pelatihan disesuaikan dan dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota dan APBDes/ADD atau sumber pembiayaan lainnya yang dianggap sah.

Fasilitas:

Fasilitas yang akan diberikan kepada peserta berupa:

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch dan Dinner)

Jadwal Kegiatan