Bimtek Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan

Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik di Daerah.

Karakteristik kemajemukan masyarakat Indonesia perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram dengan memperhatikan kemandirian dan otonomi masyarakat untuk dapat menjamin kondisi kondusif dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Di samping itu intervensi Pemerintah Daerah secara berlebihan terhadap kehidupan masyarakat sedapat mungkin dihindari.

Dalam perspektif Bangsa Indonesia bahwa upaya pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa merupakan bagian terpenting bagi Bangsa Indonesia yang bersifat heterogen, baru masalah bagaimana mengisinya serta membina/memelihara rasa Persatuan dan Kesatuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah serta situasi dan kondisi (deteksi Dini) yang berkembang pada saat ini, maka untuk memacu pertumbuhan pembangunan di daerah perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya. Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah faktor stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan di daerah.

Ditinjau dari kaca mata politis bahwa ancaman serius terhadap Integrasi Nasional antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala-gejala yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sudah menyentuh sendi-sendi yang paling mendasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menyangkut nilai-nilai luhur Bangsa dan Negara, yang ditandai dengan telah terjadinya beberapa gejala yang biasa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban.
2. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Belum optimalnya rasa solidaritas dan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dikalangan masyarakat yang menopang upaya pengembangan wawasan kebangsaan.

Ekses dari permasalahan tersebut cenderung berimplikasi terhadap :

1. Kecenderungan pergeseran nilai budaya masyarakat Indonesia, mengarah kepada budaya yang kurang santun.
2. Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan falsafah hidup bangsa serta dasar negara Pancasila.
3. Euforia demokrasi secara berlebihan.
4. Penguatan faham dan sikap anti-pluralisme.
5. Kecendrungan perkembangan perilaku menghujat antar sesama anak bangsa dan negara yang tidak lagi berada dalam sistem kekuasaan.
6. Kecendrungan perkembangan ekses negatif dari pengaruh globalisasi dan politik internasional.

Sasaran :

1. Anggota DPRD/Parpol
2. Kesbangpol
3. Camat/Lurah & Desa
4. Satpol PP
5. Ormas/LSM
6. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Narasumber :

1. Ditjen Polpum Kemendagri
2. Badan Intelijen Negara

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan @Rp.4.000.000,-/peserta

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Jadwal Kegiatan