Bimtek Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual

Pendahuluan

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala SKPD/OPD harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem inten yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Maksud dan tujuan diadakannya bimbingan teknis ini agar para pengelola keuangan dapat memahami dan mengerti dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan dan kendala serta selain daripada itu bimtek ini adalah untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan peserta dalam pengelolaan keuangan daerah yang penerapkan akuntansi berbasis akrual. Sehingga aparatur pemerintah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah dan APBD.

Harapan kami setelah pelaksanaan acara bimtek ini adalah Pengelolaan Keuangan dan APBD pada Pemerintah Daerah tertata secara tertib, Akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Bimtek ini untuk lebih menggali lagi kemampuan dari para pengelola keuangan dan APBD sehingga ada pemahaman yang sama dan kompetensi di dalam rangka pengelolaan keuangan dan APBD.

Materi Bahasan :

1. Gambaran Umum Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemda
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban serta Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
4. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuanga SKPD/OPD

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan @Rp.4.500.000,-/peserta

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Jadwal Kegiatan