Bimtek Manajemen Trantib Pemilukada Secara Serentak

Manajemen Trantib Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Serentak

Pendahuluan

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Berbagai pertimbangan rasional membawa Indonesia menuju ke era pilkada serentak.

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Materi Bahasan :

1. Manajemen Trantib
2. Payung Hukum Pelaksanaan Pemilukada
3. Tantangan, hambatan dan strategi Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Pemilukada
4. Komunikasi Massa.
5. Psikologi Massa.
6. Penerapan Strategi Manajemen Konflik.
7. Pengamanan Persiapan, Pelaksanaan dan Paska Pemilu.
8. Teknik Membuat Laporan dan Rekapitulasi Data.

Peserta :
1.    Kepala Dinas/Kantor SATPOL PP Propinsi/Kabupaten dan Kota
2.    Kabag. Dinas/KantorIntelejen SATPOL PP Propinsi/Kabupaten dan Kota
3.    Staf Dinas/Kantor Intelejen SATPOL PP Propinsi/Kabupaten dan Kota

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan disesuaikan

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch dan Dinner)

Narasumber

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Jadwal Bimtek

Manajemen Trantib Pemilukada