Bimtek Strategi Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD

Strategi Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pendahuluan

Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya permasalahan keuangan yang berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari. Selain itu, secara substansi pengelolaan keuangan daerah juga semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mewujudkan pengaturan aspek perencanaan terutama dalam penyusunan APBD harus dapat menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi hingga diambil kebijakan umum keputusan skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan APBD diatur dengan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban utamanya sebagai landasan pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan legislatif, maupun dalam internal eksekutif sendiri.

Untuk itu pemerintah daerah perlu membangun kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap regulasi dimaksud serta kesamaan pemahaman terhadap peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, yang harus diseleraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Permendagri tentang PedomanPenyusunan APBD adalah untuk memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan, teknis penyusunan dan penetapan APBD. Dengan demikian dalam penyusunan RKA yang merupakan bahan penyusunan APBD harus memperhatikan dan berpedoman pada Permendagri tersebut

Keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi terhadap kualitas sebuah perencanaan. Oleh karena itu bimtek ini sangat penting. Dengan adanya bimtek ini tentunya diharapkan akan terbangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik diantara unit kerja/perangkat daerah dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel memasuki TA

Materi Bahasan:

Biaya Pelatihan :

Biaya pelaksanaan kegiatan Rp. 4.500.000,-/peserta

Fasilitas:

1. Softcopy bahan ajar
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Tas
5. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch, Dinner & Coffee Break)

Jadwal Bimtek Strategi Penyusunan